ANALISIS PENGELOLAAN PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING DI SEKOLAH (BAG 3)

ANALISIS PENGELOLAAN PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING

DI SEKOLAH

            Perkembangan teori konseling terutama dihasilkan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi konseling, baik yang bersumber dari penelitian maupun hasil pemikiran kritis para ahli. Sayangnya, teori-teori itu pun sepertinya tersimpan rapih dalam gudang perguruan tinggi yang sulit diakses oleh para konselor di lapangan.

Di sisi lain, teori-teori konseling yang dihasilkan melalui penelitian oleh para praktisi di sekolah-sekolah tampaknya belum berkembang sepenuhnya sehingga kurang memberikan kontribusi bagi perkembangan profesi konseling.

Kendala terbesar yang dihadapi untuk mewujudkan konseling sebagai profesi yang handal dan bisa sejajar dengan profesi-profesi lain yang sudah mapan justru terjadi dalam tataran praktis. Manfaat konseling sepertinya masih belum dirasakan oleh masyarakat, karena penyelenggaraannya dan pengelolaannya tidak jelas.

            Kesan lama, konseling sebagai “polisi sekolah“pun hingga kini masih melekat kuat pada sebagaian masyarakat, khususnya di kalangan siswa. Menurut pandangan penulis, setidaknya terdapat dua faktor dominan yang diduga menghambat terhadap laju perkembangan profesi konseling di Indonesia , yaitu :

1. Kelangkaan Tenaga Konseling

Tenaga konseling yang berlatar konseling memang masih belum memenuhi kebutuhan di lapangan. Selama ini masih banyak sekolah yang menyelenggarakan Bimbingan dan Konseling tanpa didukung oleh tenaga konseling profesional dalam jumlah yang memadai. Sehingga, tenaga konseling terpaksa banyak direkrut dari nonkonseling, yang mungkin hanya dibekali pengetahuan dan keterampilan tentang konseling yang minimal atau bahkan sama sekali tanpa dibekali pengetahuan dan keterampilan tentang konseling, yang tentunya hal ini akan berpengaruh terhadap kinerja konseling itu sendiri, baik secara personal maupun lembaga.

Meminjam bahasa ekonomi, kelangkaan ini diduga disebabkan oleh ketidakseimbangan antara demand dan supply. Tingkat produktivitas dari Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan penghasil tenaga konselor tampaknya relatif masih terbatas jumlahnya dan belum mampu memenuhi kebutuhan pasar.

Demikian pula dalam distribusinya relatif tidak merata. Contoh kasus, di beberapa daerah ketika melakukan rekrutment untuk tenaga konseling dalam testing Calon Pegawai Negeri Sipil ternyata tidak terisi, bukan dikarenakan tidak ada peminatnya, tetapi memang tidak ada orangya !

Boleh jadi ini merupakan dampak langsung dari otonomi daerah, dimana kewenangan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil diserahkan kepada daerah, dan tidak semua daerah mampu menyediakan sumber daya manusia yang dibutuhkan, termasuk di dalamnya kebutuhan tenaga konseling di daerahnya.

Oleh karena itu, ke depannya perlu dipikirkan bagaimana Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan pencetak tenaga konseling untuk dapat memproduksi lulusannya, dengan memperhitungkan segi kuantitas, kualitas dan distribusinya., sehingga kelangkaan tenaga konseling dapat segera diatasi.

2. Kebijakan Pemerintah yang kurang berpihak terhadap profesi konseling

Banyak terjadi kejanggalan dan ketidakjelasan kebijakan dari pemerintah pusat tentang profesi konseling. Ketidakjelasan semakin dirasakan justru pada saat kita sedang berupaya mereformasi pendidikan kita. Contoh kasus terbaru, ketika digulirkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), hingga saat ini sama sekali belum memberikan kejelasan tentang bagaimana bimbingan dan konseling seharusnya dilaksanakan. Dalam dokumen KTSP, kita hanya menemukan secuil informasi yang membingungkan tentang konseling yaitu berkaitan dengan kegiatan Pengembangan Diri..

Begitu juga, dalam kebijakan sertifikasi guru, banyak konselor dan pengawas satuan pendidikan yang kebingungan untuk memahami tentang penilaian perencanaan dan pelaksanaan konseling, karena format penilaian yang disediakan tidak sepenuhnya cocok untuk digunakan dalam penilaian perencanaan dan pelaksanaan konseling.

            Tentunya masih banyak lagi kejanggalan-kejanggalan yang dirasakan di lapangan, baik yang bersifat konseptual-fundamental maupun teknis operasionalnya. Ketidakjelasan kebijakan tentang profesi konseling pada tataran pusat ini akhirnya mengimbas pula pada kebijakan pada tataran di bawahnya (messo dan mikro), termasuk pada tataran operasional yang dilaksanakan oleh para konselor di sekolah..

            Jadi, kalau ada pertanyaan mengapa Bimbingan dan Konseling di sekolah kurang optimal, maka kita bisa melihat sumber permasalahannya, yang salah-satunya adalah ketidakjelasan dalam kebijakan pemerintah terhadap profesi konseling.

Jika ke depannya, konseling masih tetap akan dipertahankan sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, kiranya perlu ada komitmen dan good will dari pemerintah untuk secepatnya menata profesi konseling, salah satunya dengan berupaya melibatkan Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) selaku wadah yang menaungi para konselor dan para pakar konseling untuk duduk bersama merumuskan bagaimana sebaiknya kebijakan konseling untuk hari ini dan ke depannya.

            Walaupun dalam hal ini mungkin akan terjadi tawar-menawar yang cukup alot di dalamnya, tetapi keputusan yang terbaik demi kemajuan profesi konseling tetap harus segera diambil. !

Dengan teratasinya kelangkaan tenaga konseling dan keberhasilan upaya pemerintah dalam menata profesi konseling, niscaya pada gilirannya akan memberikan dampak bagi perkembangan konseling ke depannya, sehingga profesi konseling bisa tumbuh dan berkembang menjadi sebuah profesi yang dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan kemajuan negeri ini. Jika tidak, maka profesi konseling tetap saja dalam posisi termarjinalkan.

            Dapat dilihat bahwa antara bimbingan konseling dan pendidikan terdapat kesamaan tujuan, yaitu tujuan pendidikan dan dasar ope-rasional. Baik bimbingan maupun pendidik-an bertujuan supaya siswa-siswa mencapai taraf perkembangan yang optimal bagi mereka, dan keduanya beroperasi atas dasar ke-nyataan bahwa orang muda mempunyai potensi untuk berkembang dan dapat didam-pingi dalam perkembangannya.

Melihat realisasi tujuan pendidikan secara menyeluruh, pembulatan perkembangan siswa dan kenyataan adanya perbedaan-perbedaan individual yang semuanya tercakup dalam lingkup tujuan pendidikan nasional.

            Harus dikatakan bahwa pendidikan sekolah dewasa ini tidak akan lengkap tanpa pelayanan Bim-bingan Konseling sebagai bagian integral dari keseluruhan program kegiatan di sekolah.

Terkait dengan penjabaran kompetensi dan materi layanan bimbingan dan konseling di bidang bimbingan karier diarahkan untuk :

1.      Pemantapan pemahaman diri berkenaan dengan kecenderungan karier yang hendak dikembangkan.

2.      Pemantapan orientasi dan informasi karier pada umumnya dan karier yang  hendak dikembangkan pada khususnya.

3.      Orientasi dan informasi terhadap dunia kerja dan usaha memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

4.      Pengenalan berbagai lapangan kerja yang dapat dimasuki tamatan SMTA.

5.      Orientasi dan informasi terhadap pendidikan tambahan dan pendidikan yang lebih tinggi, khususnya sesuai dengan karier yang hendak dikembangkan.

6.      Khusus untuk Sekolah Menengah Kejuruan; pelatihan diri untuk keterampilan kejuruan khusus pada lembaga kerja (instansi, perusahaan, industri) sesuai dengan program kurikulum sekolah menengah kejuruan yang bersangkutan.

LITERATUR

Abdul Fatah Jalal, ( 1977) Min Al Ushul al-Tarbiyah  fi al-Islam, Jumhur Mesir  Al ARAbiyah.

Abdurrahman An-Nahlawy,( 1992 )Ushulut Tarbiyah Islamiyah Wa Ashalibuha, Darul Fikry Dmsyik,terj Herry Nur Ali, Diponegoro, Bandung .

Abidin, Syamsudin Makmun,( 2003 ) Psikologi Pendidikan, Remaja Rosdakarya. 2003.

Abudin Nata, Prof.Dr, ( 2005 )Filsafat Pendidikan Islam.Gaya Media Pratama,Jakarta.

Ahmad d Marimba, ( 1963 )Pengantar Filsafat Pendidikan Islam, Bandung Alma Arif, 1963.

Ahmad Sudradjat, Dalam Pengertian Konseling,(http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/01/25/landasan-bimbingan-dan-konseling/.

Ahmad, Sudrajat, Landasan Bimbingan Konseling http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/01/25/landasan-bimbingan-dan-konseling/

Al Syaibani,  ( 1979 ) Filsafah Pendidikan Islam,(terjemahan )Hasan Langgulung Dari Filsafah At Tarbiyah Al Islamiyah, Jakarta, Bulan Bintang.

Bogdan, Robert, ( 1975 ) Participant Observation In Organizational Setting,Syracuse, New York,Syracuse University Press.

Bogdan, Robert, ( 1975 ) Participant Observation In Organizational Setting,Syracuse, New York,Syracuse University Press.

Dedi Supriadi,( 2004 )Bimbingan Dan Konseling, ( Fak Psikologi,Surakarta ).

Dedy Supriyadi,( 2001) Manajemen Berbasis Sekolah Dan implikasinya Terhadap mutu Konselor, Makalah , Jurusan PPB-FIP UPI Bandung-ABKIN Pengda Jawa Barat .

Dirjen Pendidikan Islam,  2006 Depag, RI, Undang  - RI Nomor 20 Tentang SISDIKNAS, Jakarta,

Du Bois, Nelson .s,(at all), ( 1979 )Educational Psycologi And Instructional Decicion, Hoomwrok. Illionis, the dorsey prees.

E. Sutiawati,( 2004 ) "Bimbingan dan Konseling Antara Ada dan Tiada"Pikiran Rakyt 15-5.

Frederick J. MC. Donald, (1959),Educational Psychology, (Tokyo: Overseas Publication LTD.

Gary L. Spear (tt) Comprehensive School Counseling on line http://www.dpi.wisconsin.gov/sspw/counsl1.html.

H. A. Bustami Abdul GHani dan Johar Bahry,( 1974 ) Dasar Dasar Pokok Pendidikan Islam, Jakata,Bulan Bintang .

H.M Arifin,( 1991 ) Ilmu Pendidikan Islam Suatu Tinjauan Praktis Teoritis Berdasararkan Pendekatan, Interdisipliner, Bumi Aksara, Jakarta.

Hasan Langgulung,  ( 1980 ) Beberapa Pemikiran Tentang Pendidikan Islam, PT Alma Arif,Bandung.

Hasan Langgulung, ( 1984 )  Beberapa Pemikiran Pendidikan Islam, Alma Arif, Bandung.

Imam Bernadib, ( 1990 ) Filsafat Pendidikan Sistem dan Methode, IKIP Yokyakarta.

Kartadinata, Sunaryo, (1988).Bimbingan Di Sekolah Dasar, ( Bandung ,Maulana,Jakarta 

Kho Yaou Thung, ( 2006 ) Pendidikan Dan Research Di Internet, Dinastindo,Jakarta.

Ki hajar Dewan Tara, ( 1962 )Bagian Pertama Pendidikan, Yokyakarta Majlis Luhur Persatuan Taman siswa.

Lodge Ruppert C, (1974 ) hilosofi Of Education, New York, Harer and Brother,1974.

Lorentina ( 2006) “Bibingan Koseling Antara Ada Dan Tiada”Pikiran Rakyat 9 Januari .

M. Echol, ( 2001 ) An Indonesian English Dictionary,Gramedia Jakarta.

Made Pidarta, ( 1997 )Landasan Kependidikan, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.

Muhamad Qutb untuk bukunya yang berjudul, System Pendidikan Islam, yang diterjemahkan oleh  Salman Harun,Alma Arif, Bandung, TT.

Nana Syaqdih Sukmadinata,( 2006 ) Metode Penelitian Pendidikan, Remaja Rosda Karya, Bandung.

Nong Muhajir, ( 1990 ) Prof.Dr, Methode Penelitian Kualitatif, Yokyakarta,Rake Sarasin.

Part Joe, ( 1960 )Selected reading in the philosophy of education, New York The Macmillan Company.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990.

Peraturan Pemerintah RI Nomor. 27 tahun 1990.

Peraturan Pemerintah RI, Nomor 29 Tahun 1990.

Peraturan PEmerintah RI. Nomor  30  Tahun 1990.

Prayitno (Et all) (.2003) , Panduan Pelayanan Bimbingan Dan Konseling.Balitbang Depdiknas.

Prima,linguist@atlantis.co.id, (softwer translate bahasa Ingris ).

Project: Linguist,Version: 1.00, Organization: PT Atlantis Programma

Rizal Mustamsyir,( 2001 ) Filsafat Ilmu,Pustaka Pelajar,Yokyakarta .

Schhatzman And Anslem L.Staraus,( 1973 ) Field Reaseach Strategies For A Natural Sociology, Newjesey:Practice_Hall,Inc.

Shertezer, B. Stoner,(1971 )Fundamental Of Guedence, New york: Houngton Mifflin Company.

SK Mendikbud No. 025/O/1995.

Sofwere Trantool,1999) Coral Corporation Limited, all Right Reserved.

Suganda Purbakawaca, ( 1970 )Pendidikan Dalam Alam Indonesia  Merdeka, Jakarta, Gunung Agung.

Sunaryo Kartadinata,( 2006 ) Layanan BImbingan dan Konseling Sarat Nilai, Pikiran Rakyat, 6 September 2006.

Syamsu Yusuf ,LN,Juntika Nurihsan, (2006 )Landasan Bimbingan Dan Konseling,PT Rosda Karya.

Team ROsda Karya,( 1995 ) Kamus Filsafat, Rosda Karya,Bandung,1995.

Undang RI Nomor 2 Tahun 1989.

Undang Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 .Tentang System Pendidikan Nasional.

WJS Perwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia,( 1991 ) Balai Pustaka Jakarta.

Yusuf al Faisal, ( 1994 ) Pokok Pokok Pikiran Tentang Ilmu Pendidikan, makalah yang di sampaikan dalam seminar pengembangan pendidikan islam Depg RI, Jakarta 6 Oktober 1994.

SUMBER  : LINDUNG BULAN GURU SMK INDRA SAKTI TANJUNGPINANG .